ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK LANSIA DENGAN KEJADIAN OSTEOPOROSIS DI RS. SIAGA RAYA KECAMATAN PASAR MINGGU TAHUN 2008

31 03 2009

ABSTRAK

UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PEMINATAN EPIDEMIOLOGI

Skripsi, 12 Agustus 2008

Omega DR. Tahun

Analisis Hubungan Karakteristik Lansia Dengan Kejadian Osteoporosis Di Rumah Sakit Siaga Raya Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2008.

viii + 84 halaman, 22 tabel, 10 lampiran

Osteoporosis merupakan penyakit yang dapat dijumpai tersebar di seluruh dunia dan di Indonesia prevalensi penyakit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunya. Pada tahun 2007 angka morbiditas Osteoporosis pada lansia di Jakarta menunjukan peningkatan yang cukup tinggi yaitu antara 34 – 38%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik lansia yang berhubungan dengan kejadian penyakit Osteoporosis. Adapun karakteristik lansia yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, berat badan, latihan fisik, kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kebiasaan mengkonsumsi kopi, dan kebiasaan mengkonsumsi obat – obatan jenis kortiko steroid.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi analitik dengan desain case control (kasus kontrol). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2008 dan bertempat di RS. Siaga Raya Kecamatan Pasar Minggu. Populasinya adalah seluruh pasien yang berkunjung di Poli Orthopedi dengan sampel sebanyak 66 orang.

Dari hasil analisis bivariat didapatkan beberapa karakteristik lansia yang berhubungan dengan kejadian Osteoporosis, diantaranya ; umur, jenis kelamin, berat badan, dan kebiasaan konsumsi obat – obatan jenis kortiko steroid. Sedangkan, karakteristik lansia yang tidak berhubungan dengan kejadian Osteoporosis adalah kebiasaan latihan fisik, kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol, dan kebiasaan konsumsi kopi.

Berdasarkan penelitian ini, maka diusulkan perlu adanya upaya promosi bahaya Osteoporosis kepada masyarakat, penyebaran informasi mengenai Osteoporosis kepada masyarakat, pemberian pemahaman kepada kelompok lansia agar dapat mencegah terjadinya fraktur, pemberian pemahaman kepada kaum wanita untuk melakukan upaya pencegahan dini terhadap kejadian Osteoporosis, kurangi atau eliminasi kebiasaan konsumsi obat – obatan jenis kortiko steroid, dan pencarian faktor – faktor lain yang menyebabkan kejadian Osteoporosis. Bila hal – hal ini dilakukan akan membantu meminimalisasi dan mengeliminasi penyebaran penyakit Osteoporosis.

Daftar bacaan : 17 buku (2001 – 2008)

Iklan




Reposisi Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Reformasi

28 01 2008

Oleh : Omega DR. Tahun

 

Pada saat pra-kemerdekaan, mahasiswa dikenal sebagai sosok yang sangat membahayakan bagi keberadaan bangsa penjajah di daerah jajahannya di Nusantara. Mengingat eksistensi mahasiswa pada saat itu yang dikenal dengan kaum pelajar memiliki kontribusi dalam upaya memotori perjuangan kemerdekaan. Kehadiran mahasiswa pada saat itu turut andil dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia. Walaupun, pada saat itu gerakan – gerakan mahasiswa masih terbatas dan kadang bersifat diplomatis karena kebanyakan mahasiswa Indonesia pada saat itu bersekolah di Belanda.

Setelah upaya kemerdekaan berhasil dan kemerdekaan di raih pada tahun 1945, gerakan mahasiswa tidak berhenti pada saat itu. Namun, muncul lagi gerakan mahasiswa pasca-kemerdekaan. Gerakan mahasiswa muncul lagi pada saat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia mulai terpuruk dan keuangan Negara yang tidak stabil. Pada saat itu gerakan mahasiswa dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan tuntutanya yaitu Tritura. Pada tahun 1974 muncul lagi gerakan mahasiswa yang dikenal sangat tragis kerena jatuhnya korban jiwa dari mahasiswa saat melakukan aksi yang dikenal dengan peristiwa Malari.

Mengingat mahasiswa adalah kelompok oposisi pemerintah maka, pada zaman orde baru dengan system pemerintahnya yang bergaya militeristik – otoriter gerakan – gerakan mahasiswa dibekukan. Dengan gaya kepemimpinan yang bersifat militeristik – otriter membuat mahasiswa dilarang mengomentari pemerintah dan banyak aktivis – aktivis mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan dan bahkan banyak diantaranya yang hilang tanpa diketahui nasibnya sampai sekarang.

Gerakan mahasiswa muncul lagi tahun 1998 yang dimotori oleh Amien Rais. Gerakan inilah yang berhasil menumbangkan rezim orde baru yang dikenal dengan gerakan Refomasi.

Dari sekian banyak gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan apa yang dianggap perlu untuk diperjuangkan memang gerakanya bersifat central yaitu di Jakarta. Walaupun ada di daerah , tapi gerakan itu hanya bersifat kedaerahan dan yang di perjuangkan adalah isu – isu daerah.

Selama ini mahasiswa dikenal sebagai fasilitator dan sekaligus pejuang dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasa karena, mahasiswa dikenal sebagai kaum intelektual yang kritis dan mampu menyampaikan aspirasi secara baik.

Namun, apa yang terjadi bilamana sesuatu yang diharapkan masyarakat dari mahasiswa tidak demikian. Mahasiswa hanya diam tanpa melakukan suatu perjuangan yang berarti bagi masyarakat walaupun, selama ini masyarakat terus hidup dan terpuruk dalam kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Hal yang serupa terjadi pada mahasiswa NTT khususnya di Kupang. Mahasiswa Kupang seperti telah dininabobokan oleh keadaan dan kondisi masyarakatnya yang terus terpuruk dan performance dari pejabat daerah yang parlente. Telah adanya kesenjangan social yang cukup tinggi antara masyarakat dan pejabat daerah, korupsi dimana – mana. Hampir di setiap instansi pemerintah terjadi korupsi yang bersifat berjamaah. Namun tragisnya lagi adalah mahasiswa hanya bisa diam melihat kaum hedonisme birokrasi terus beraksi demi kepentinganya sendiri.

Harusnya para birokrat daerah memikirkan nasib masyarakatnya bukan, memikirkan perutnya sendiri. Keterpurukan masyarakat NTT dan ketertinggalan dalam pembangunan adalah sebuah “bukti petaka korupsi birokrasi pejabat daerah.”

Sering sekali diadakan acara pertemuan mahasiswa yang berskala Nasional dan dihadiri oleh semua perwakilan mahasiswa se- Nusantara dan dari pertemuan ini setiap propinsi pasti mengirimkan delegasinya. Namun, dari semua perwakilan itu hanya mahasiswa NTT yang tidak pernah hadir. Dalam kondisi tersebut, ketidakhadiran mahasiswa NTT selalu dipertanyakan oleh seluruh peserta.. Ini menyebabkan isu – isu kedaerahan dari NTT tidak pernah terkuak, diangkat, dan dibahas dalam wacana pembicaraan sehingga tidak disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi.

Terkadang, mahasiswa asal NTT yang kuliah di Jakarta atau di tempat lain di pulau jawa merasa malu untuk mengaku bahwa dia orang NTT karena, mereka melihat kesadaran mahasiswa di NTT selama ini sangat minim dalam menyikapi suatu kebijakan baik yang berskala daerah maupun nasional. Selalu ada pertanyaan dari mahasiswa dari kampus – kampus luar NTT mengenai “Eksistensi Mahasiswa NTT selama ini dalam menempatkan sikap untuk memperjuangankan ketidak adilan bagi masyarakatnya ?”

Oleh karena itu, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat dari mahasiswa adalah perjuangan dalam menuntut ketidakadilan yang selama ini tertindas oleh kaum birokrat – kapitaslis daerah. Sikap kompromistis mahasiswa terhadap kaum capitalo – birokratarian mutlak dieliminasi dari dalam diri mahasiswa. Dengan kondisi demikian maka perlu adanya “Reposisi gerakan Mahasiswa sebagai agen Reformasi” sehingga segala bentuk ketidakpedulian, ketidaktanggapan, dan masa bodoh mahasiswa dapat dikembalikan sebagaimana mestinya, karena mahasiswa dikenal sebagai kaum idealis dan kaum intelektual yang dikenal sebagai kelompok pejuang ketidakadilan.

Eksistensi mahasiswa dalam memberikan dan menyuarakan aspirasi bukan merupakan suatu upaya perlawanan terhadap pemerintah tetapi merupakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Keadilan adalah hak asasi setiap warga negara dan perlu untuk diperjuangkan dan sangatlah mulia serta berbanggalah bagi mereka yang menjadi pejuang ketidakadilan.

 

 

OMEGA DR. TAHUN

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Universitas Respati Indonesia-Jakarta

Mahasiswa asal TTS.

 





otonomi hanya rubah nama……..!

28 01 2008

Ketika UU No.23 tahun 1999 tentang otonomi daerah mulai diterapkan dalam system pemerintahan, terlihat ada pro dan kontra. Namun, mau tidak mau system ini harus digunakan. Bersyukurlah daerah bila sumber daya alam dan sumber daya manusianya tersedia dan memungkinkan namun, terpuruklah daerah yang sumber dayanya masih minim dan tidak memadai.

Dari system pemerintahan yang centralistic berubah pada system yang desentralistik mengakibatkan setiap daerah berwenang untuk melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa ada garis komando dari pusat. Pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah merupakan suatu system yang tepat mengingat Indonesia sebagai negara yang pluralistic dan menghargai perbedaan.

Penerapan Sistem

Hari berganti hari, tahun berganti tahun dan tak disadari sudah delapan tahun system desentralistik digunakan dalam system pemerintahan. Telah terlihat pula manakah daerah yang siap dan manakah daerah yang belum siap untuk menata rumah tangganya sendiri secara otonom. Daerah – daerah penganut system desentralistik yang siap telah menunjukan keberhasilanya dalam pembengunan maupun pelaksanaan penataan daerahnya. Beberapa indicator keberhasilanya bisa terlihat dari adanya peningkatan pembangunan di beberapa sector yaitu dintaranya ; penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, dan meningkatnya derajat kesehatan masyaraka, dan sebagainya. Sedangkan, bagaimana dengan daerah yang belum siap untuk menerapkan system tersebut, malah pembangunannya makin terpuruk. Sebagai salah satu contoh adalah terjadinya kasus busung lapar pada tahun 2005 yang angkanya mencapai 2,3 juta jiwa. Dari sekian banyak kasus tersebut, busung lapar endemis di daerah – daerah yang masih sangat terbelakang dalam pembangunan seperti NTB dan NTT. Negara lain telah memikirkan bagaimana ke bulan sedangkan, kita masih untuk memikirkan perut saja belum mampu.

Dengan adanya system pembangunan yang bersifat centralistic berubah menjadi desentralistik, system pembangunan yang bersifat proyek menjadi pembangunan yang atas dasar kebutuhan daerahnya masing – masing maka, idealnya pembangunan itu harus lebih baik dan mengarah pada kemajuan. Namun, kenyataanya bahwa apa yang sekarang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan bersama. Pembangunan masih saja belum ada kemajuan dan rakyat tetap terperangkap dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan.

Persepsi Kedudukan

Kedudukan dan jabatan dari seorang pejabat daerah yang sangat menggiurkan dengan harapan dapat menimbun kekayaan bak mesin uang, tak jarang banyak orang tergiur untuk menduduki posisi tersebut. Dalam hal ini prinsip demokrasi Vox Populi, Vo Dei (suara rakyat suara Tuhan) telah melahirkan trend baru dalam dunia demokrasi Vox Pupuli, Vox Argentum (suara rakyat, suara gemerincingan uang). Walaupun, dengan modal yang dibilang minim namun, mereka – mereka yang haus akan kekuasaan berani mencalonkan diri untuk menempati posisi dalam lembaga eksekutif maupun legislative. Mengingat, pencalonan dalam kampanye membutuhkan biaya yang besar maka, mereka-mereka yang dibilang minim modal ini menutupi kekurangan dengan mencari pinjaman. Pinjaman tersebut tidak sedikit, bisa mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran. Setelah jabatan dan kedudukan itu diperoleh maka, apa yang dilakukan ? Yang dilakukan oleh sang pejabat adalah bukan memikirkan pembangunan daerah dan masyarakat tetapi, yang dipikirkan adalah “Bagaimana Mengembalikan Utang Yang Dipinjam Pada Saat Berkampanye.” Bila dilihat dari gaji maka tidak mungkin dapat melunasi utang tersebut. Oleh karena itu, salah satu solusi dan cara terbaik adalah korupsi. Nasib rakyat menjadi taruhan karena, pada dasarnya kandidat politik yang figth pada saat berkampanye bekerja dengan proposal idealisme tanpa ada program dan platform yang jelas. Janji – janji manis pada saat berkampanye hanya menjadi sebuah retorika dan isapan jempol belaka, dampaknya nasib rakyat terus terpuruk karena utang sang pejabat.

Otonomtisasi otonom

Reformasi system seharusnya membawa perubahan berarti dalam sendi – sendi kehidupan. Namun, kenyataan yang terjadi adalah belum terwujudnya sebuah perubahan yang konkrit. Reformasi tidak sebatas system tetapi, perlu adanya reformasi kebiasaan dan perilaku dikalangan birokrat dan parliament daerah. Lemahnya monitoring dalam system mengakibatkan kesempatan korupsi dikalangan birokrat daerah kian meningkat. Oleh karena itu, dalam dunia otonomi yang diperlukan adalah otonomtisasi otonom yang diharapkan mampu merubah kesalahan dalam penerapan system otonom yang selama ini terealisasi. Selain untuk me-rekondiskan sistem otonomi maka, otonomtisasi otonom dipelukan sebagai urgent warning terhadap penyelewengan pada proses pembangunan di daerah otonom di masa yang akan datang.

Pada dasarnya system otonomi itu baik namun, para eksekutor otonom terkadang salah mengartikan dan menyalahgunakan arti otonom itu sendiri. Pendelegasian wewenang bukan berarti desentralisasi korupsi atau sebagai alat legitimasi korupsi. Pengalihan wewenang dari pusat ke daerah (desentralisasi) atau dikenal dengan otonomi daerah seharusnya memacu reformasi struktur kekuasaan local lebih dinamis, baik eksekutif maupun legislative, sehingga mampu menjawab peningkatan tuntutan obyektif masyarakat yang dicerminkan dengan prinsip good governance.

OMEGA DR. TAHUN

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Respati Indonesia

Jakarta

 


O





kompetisi futsal

16 01 2008

diundang kepada kawan-kawan mahasiswa Urindo untuk hadir dan berpartisipasi dalam kompetisi futsal antar fakultas di kampus A. Urindo bambu apus- jakarta timur





DOMESTIKASI ARAH POLITIK PENDIDIKAN

3 01 2008

DOMESTIKASI ARAH POLITIK PENDIDIKAN

 

Adalah seorang Paulo Freire yang mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Namun apa jadinya bila dunia pendidikan banyak terkontaminasi urusan politik ? tentu saja tergantung bagaimana para pelaku politik itu menyikapi pendidikan. apakah mereka benar-benar menginginkan negara ini maju dengan memiliki sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, kreatif, serta penuh inisiatif ? atau justru penuh pretensi yang muaranya adalah pada vested interest, pementingan diri sendiri dan kelompok ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temukan bila mencermati pelaksanaan politik pendidikan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada masa perjuangan kemerdekaan, dapat dilihat atau setidaknya mendengarkan kesaksian dari para sesepuh kita bagaimana proses pendidikan dijalankan oleh pemerintah. Periode tahun 1908-1945 ditandai kehadiran pemimpin-pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan mereka merebut bangsa ini dari tangan penjajah. Mereka adalah pemimpin politik yang dapat dipandang sebagai model yang pantas ditiru. Dokter Wahidin Sudirohusodo kala itu begitu yakin bahwa pendidikan merupakan resep mujarab mengentaskan bangsa dari keterbelakangan dan kemelaratan. Demikian pula Ki Hajar Dewantara mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam sebuah konsep sederhana namun begitu dalam filosofinya : Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang mengawasi.

Sebaliknya pada periode 1959-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Mereka lebih banyak berasyik masyuk dengan kepentingan kelompok,karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, dan teman-teman dekatnya. Dalam pandangan mereka dunia pendidikan tidak menjanjikan segi finansial apapun, non issue, sesuatu hal yang mudah, yang dapat ditangani siapa saja, sehingga wajar bila kemudian diketepikan, digeser ke pinggir. Hal ini bisa dilihat dari animo partai politik terhadap posisi-posisi politis. pada umumnya untuk kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, atau BUMN yang selalu diperebutkan dengan sengit, sedangkan kementerian Pendidikan dianggap poisisi kering, sehingga klop kalau dikategorikan sebagai pelengkap atau hiburan yang boleh diambil siapa pun yang berminat.

Maka tidak mengherankan bila dalama periode tersebut bahkan hingga sekarang dunia pendidikan mengalami krisis. salah urus, begitu kata-kata yang tepat terhadap dunia pendidikan kita. Bagaimana tidak, selama lebih dari 32 tahun Orde Baru plus 6 tahun Orde Reformasi, persoalan pendidikan tak beranjak dari soal kurikulum, materi pendidikan, guru, biaya pendidikan, saran-prasarana, evaluasi akhir, dan masalah-masalah yang sesungguhnya sejak awal telah menjadi permasalahan yang berlarut-larut, tanpa pernah menyentuh substansi yang sebenarnya.

Taruhlah sekarang ini ada pelaku politik yang mencoba bersuara agak lantang tentang kebebasan akademik maupun otonomi sekolah dan kampus serta keilmuan pada kenyataannya tak lebih dari sekedar slogan-slogan kosong atau janji-janji politik manis saja. Sangat mudah diucapkan, namun susah dilaksanakan, karena itu semua amat tergantung pada situasi dan iklim politik. seperti dikatakan David N. Plank dan William Lowe Boyd ( 1994 ) dalam Antipolitics, Education, and Institutional Choise : The Flight From Democracy, bahwasanya antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta antipolitik berkorelasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Melalui analisis mereka, kita bisa belajar bahwa dalam masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik, lewat tangan para pakar pendidikan. Namun realitanya berbicara lain; justru yang sering terjadi adalah konflik berkepanjangan karena kepentingan politiklah yang dominan bermain, baik itu dari para pekerja politik, politisi, pengendali pemerintahan, maupun ahli politik.

Jelas sudah bila pendidikan telah terkooptasi sedemikian rupa dengan kebijakan politik, maka secara umum tidaklah menguntungkan, karena dimungkinkan terjadinya pembusukan dari dalam sebagai akibat penjinakan ( domestikasi ) dinamika pendidikan itu sendiri. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak memadainya kualifikasi orang-orang yang mengambil kebijakan, dalam arti mereka begitu minim pemahaman tentang pendidikan, sehingga tak mampu menyelami hakikat dan masalah dunia pendidikan. Oleh karena itu tidak aneh bila selama ini sektor pendidikan mereka jadikan sekedar kuda tunggangan. Sebab yang ada dalam benak mereka hanyalah kepentingan-kepentingan politik sesaat, seperti bagaimana mendapat sebanyak mungkin simpati dari golongan mayoritas tertentu serta bagaimana dapat menduduki kursi panas selama mungkin ( menyitir ucapan Tantowi Yahya dalam Who Wants to be Millioner )

Meskipun begitu kita tetap percaya dibawah Kabinet Indonesia Bersatu ( KIB ) masih akan ditemukan politisi-politisi, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif yang mengutamakan hati nuraninya dalam berpikir, berbicara, dan memutuskan segala sesuatu. Hanya saja kita jangan menjadi over expectation bila mereka harus berhadapan dengan sistem. Sebaliknya dari kalangan pendidik saatnya untuk mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada apriori berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan prepatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, harus dimaklumi; namun ke depan,ia akan punya andil yang sangat besar dalam membentuk tata kehidupan ekonomi dan politik.

Keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik.





welcome to omega home page

3 01 2008

mjm.jpg

anak timor hadir dsini untuk membawa perubahan…